Kepindahan ibukota DKI Jakarta ke Kalimantan menjadi isu terpopuler dalam kurun waktu sepekan terakhir. Banyak orang menyambut gembira keputusan ini meski tidak sedikit pula yang keberatan, dengan berbagai macam alasan. Namun, kepindahan ibukota ini sudah menjadi keputusan final pemerintah yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Ketahui Lebih Dalam Tentang Ibukota Negara Baru Nusantara (IKN)
Pembangunan Ibukota Negara Baru Nusantara merupakan perwujudan dari Visi Indonesia 2045. IKN memiliki luas 256.142,72 hektare sebagai katalis Kalimantan Timur yang terdiri dari dua kota besar yaitu Samarinda dan Balikpapan.
Tentu tidak mudah memindahkan sebuah kota, apalagi kota yang sudah menjadi pusat dari berbagai sektor. Perlu waktu kurang lebih dua puluh tahun dimana program perpindahan ini akan mulai dilakukan pada 2024 dengan capaian target selesai di tahun 2045.
Memang, rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan sempat digaungkan oleh presiden pertama RI, Soekarno. Saat itu, rencana pemindahan ibukota Indonesia akan dipindah ke Palangka Raya. Kepindahan ini sempat membuat para penduduk asli Kalimantan gembira. Mereka mendukung penuh akan program ini. Sayangnya, program ini gagal karena lahan gambut yang mendominasi Palangka Raya. Lahan ini tentu tidak sesuai untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat.
Setelah beberapa dekade berlalu, kini presiden ke 7 Indonesia, Joko Widodo mewujudkan keinginan masyarakat Kalimantan pada khususnya. Namun, mayoritas penduduk di Indonesia juga menyatakan rasa senang dengan kepindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur ini.
Kepindahan ibukota Membutuhkan Anggaran Triliunan Rupiah
Tidak sedikit orang yang ‘protes’ dengan kepindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur. Alasan utama adalah adanya biaya yang tinggi untuk proses kepindahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi di Indonesia dan juga berbagai negara di dunia mengalami kemerosotan. Namun, hal ini tentu tidak dapat dibiarkan. Mereka beralasan bahwa pemerintah harus menunda pengeluaran besar-besaran karena pandemi masih berlangsung.
Alasan keberatan dari berbagai pihak tersebut memang cukup masuk akal. Tetapi, pemerintah memiliki solusi logis yang justru dapat mengembangkan sektor perekonomian di ibukota baru nantinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa poin penting mengapa ibukota harus pindah ke Kalimantan:
1. Kesenjangan Ekonomi
Selama ini, ibukota DKI Jakarta menjadi pusat dari berbagai macam aktivitas, mulai pemerintahan, bisnis, budaya, seni dan banyak lagi. Disinilah terjadi kesenjangan ekonomi antara DKI Jakarta dan seluruh kota di Indonesia. DKI Jakarta menjadi tempat dimana banyak orang menganggapnya sebagai ‘surga’ yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji terbesar.
Faktanya? Memang, beberapa perusahaan berskala raksasa, terutama perusahaan asing memberikan gaji tinggi kepada pegawainya. Tetapi, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. JIka dibandingkan, justru angka kemiskinan di Jakarta sangat tinggi. Hal ini terjadi karena banyak orang dari luar Jakarta yang ingin mengadu nasib di kota tersebut, tanpa memiliki bekal kemampuan yang cukup. Alhasil, mereka yang menganggur justru menambah angka kriminalitas di ibukota negara.
2. Penguraian Kepadatan Penduduk
Masih terkait dengan poin tersebut diatas, kepadatan penduduk di DKI Jakarta sangatlah tinggi dimana angka penduduk mencapai lebih dari 10 juta jiwa di tahun 2020 dengan luas 661,5 kilometer persegi. Sedangkan di ibukota baru, penduduk masih sangat sedikit yaitu 3,7 juta jiwa di tahun 2020 jika dibandingkan dengan luas Kalimantan Timur yang jauh melebihi Jakarta yaitu 127.347 kilometer persegi.
Dengan adanya ibukota baru, maka masyarakat yang ingin mencari lapangan kerja justru lebih mudah karena lahan yang lebih luas. Pembangunan demi pembangunan di Kalimantan Timur tentu akan meningkatkan perekonomian. Keberadaan tenaga kerja di ibukota baru tentu akan menggerakkan perekonomian lokal.
3. Letak Strategis
Menurut presiden RI, Joko Widodo, kepindahan ibukota baru ini juga didasarkan pada letak strategisnya yang berada di tengah Indonesia. Lebih lanjut, Joko WIdodo mengungkapkan bahwa ibu kota baru tersebut harus dipandang dari sudut pola pikir serta pola kerja, sehingga ada perubahan dalam cara kerja sehingga birokrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Investasi Jangka Panjang
Tidak dapat dipungkiri bahwa kepindahan ibukota memang membutuhkan biaya yang besar. Namun, biaya yang dikeluarkan tersebut adalah investasi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur menjadi awal investasi, dimana nantinya akan dibangun berbagai macam industri yang menarik minat investor.
Terlebih, infrastruktur di Kalimantan Timur juga sudah banyak dibangun meskipun proses pembangunan masih berjalan. Proses pembangunan yang dilakukan secara signifikan ini memancing investasi asing. Hal ini terbukti dimana UAE telah mengucurkan investasi sebesar 145 triliun.
5. Minim Risiko Bencana Alam
Pulau Kalimantan memiliki struktur lahan yang sangat minim bencana alam seperti gunung meletus dan gempa serta tsunami dan tanah longsor. Tentu bukan berarti tidak ada risiko terjadinya bencana alam sama sekali. Melainkan, prosentasenya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kota-kota di pulau Jawa terutama di Jakarta.
6. Green Environment
Perlu diketahui bahwa konsep pembangunan IKN nantinya akan berfokus pada ruang terbuka hijau sebesar 75%. Penggunaan energi yang nantinya dimaksimalkan adalah energi ramah lingkungan. Konsep smart city yang nantinya akan diaplikasikan akan jauh lebih mudah karena pembangunan infrastruktur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan konsep ramah lingkungan.
Penggunaan transportasi publik juga dimaksimalkan sehingga penggunaan mobil atau motor pribadi dapat dikurangi semaksimal mungkin. Tentu pertimbangan kenyamanan moda transportasi umum sudah menjadi perhatian dari pemerintah.
Siapa Saja yang Akan Pindah ke IKN?
Tentunya, dengan kepindahan ibukota maka semua yang terkait dengan aktivitas pemerintahan yang selama ini berpusat di DKI Jakarta harus pindah ke IKN. Institusi yang pastinya pindah pertama kali ke Kalimantan Timur adalah institusi Kepresidenan.
Hal ini diawali dengan pembangunan infrastruktur seperti Istana Kepresidenan di Kalimantan Timur dimana program ditargetkan selesai pada 2024 dan mulai dilakukan pada 2022. Nantinya, gedung yang juga akan dibangun adalah Gedung MPR/DPR RI serta perumahan untuk anggota dewan.
Bagaimana dengan pemimpin IKN? Nantinya, pemimpin IKN akan ditunjuk sendiri oleh Presiden. Hal ini dituangkan dalam Pasal 9 draf RUU IKN tentang wewenang Presiden untuk menentukan kepala serta wakil Otorita IKN. Sedangkan di ayat dua dijelaskan bahwa nantinya pelantikan juga dilakukan oleh Presiden.
Terimakasih,
Salam Semangat
Multiple Training & Consulting
0816888476
konsultan@multiple.co.id
www.multiple.co.id
